Pancasila

 

Pancasila

Pendahuluan : Kerangka Teoritis

oleh Pdt. Eka Darmaputera, Ph.D.

Salah satu cara untuk memahami negara-negara "bukan-barat", adalah dengan membandingkannya dengan - apa lagi, kalau bukan -'negara-negara "barat". "Barat" dijadikan tolok ukur.

Cara ini paling sedikit mempunyai dua macam pendekatan. Yang satu, adalah pendekatan yang "statis". Yang lain, adalah pendekatan yang lebih "dinamis".

Pada pendekatan yang "statis", negara-negara "bukan-barat" dipahami sebagai negara-negara yang "terkebelakang", atau, supaya lebih enak di telinga, sebagai negara-negara yang "sedang berkembang" - tentu saja, di¬ukur dari negara-negara "barat" yang "telah berkembang". Atau, sebagai negara-negara "Dunia Ketiga" ("Kelas Tiga"?) - dibandingkan dengan mereka yang termasuk negara-negara "Dunia Pertama".

Vera M. Dean  menampilkan pendekatan yang lebih "dinamis". Negara-¬negara "bukan-barat" dilihatnya sebagai negara-negara yang sedang dan terus¬ menerus bergerak. Ke mana? Ke arah menjadi semakin sama dengan "barat". Mereka itu, katanya, sedang berada dalam suatu peralihan untuk pada suatu ketika menyamai "barat".

Keempat tipe pendekatan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz , pada hakekatnya juga mencerminkan sikap yang sama.

Kedua pendekatan itu, memang ada benarnya. Besar pula manfaatnya. Ia menghindarkan kita dari "kabalisme" , yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas sesuatu, sehingga cenderung menjadi esoteris. Tidak!, sebab kemanusiaan itu satu, "maka semua masya¬rakat manusia pasti dapat diperbandingkan satu sama lain. Tidak ada satu masyarakat pun di dunia ini, yang begitu mutlak berbeda daripada masya¬rakat lainnya.

Pendekatan tersebut di atas, jugs bermanfaat. Ia dengan tepat dan dengan jelas melukiskan aspirasi serta kerinduan semua negara "bukan-barat": ke¬rinduan mereka untuk menjadi "maju" dan "modern". Tentang kerinduan ini, siapakah yang dapat menyangkalnya?

Namun demikian, pendekatan semacam ini toh masih jauh dari memadai. Ia memang menjelaskan perbedaan mencolok antara "barat" dan "bukan ¬barat". Tapi ia tidak menjelaskan apa-apa tentang hakekat negara-negara "non-barat" yang justru ingin dijelaskannya.

Ia barangkali menolong kita untuk menghindarkan kita dari "kaba¬lisme". Tapi ia menjerumuskan kita kepada "subyektivisme": menilai dan mengukur sesuatu dengan kaca mata yang asing. Seolah-olah yang "bukan¬ barat" itu tidak mempunyai identitasnya sendiri.

Pendekatan itu juga bisa menyesatkan. Ia mengungkapkan kesenjangan yang ada antara "barat" dan "bukan-barat", tapi tidak berbicara apa-apa tentang kenyataan yang tak kalah mencoloknya, yaitu: jurang-jurang yang jauh lebih dalam yang membedakan antara negara-negara "bukan-barat" itu sendiri.

Oleh kesadaran ini, maka memang ada pendekatan yang sama sekali berbeda. Yaitu, pendekatan yang berusaha memahami kekhususan dan ke¬unikan masing-masing negara "bukan-barat". Masing-masing negara dipahami sendiri-sendiri.

Para orientalis, misalnya, mengambil arah ini. Islam, Budhisme, Hindu¬isme, Taoisme berusaha dipahami setuntas-tuntasnya sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Di samping itu, juga beberapa sosiolog, ekonom, dan ahli ilmu politik. Mereka dengan cermat berusaha memahami perkembangan sosial, ekonomi dan politik dari masing-masing negara.

Sayangnya, keduanya juga belum mampu secara maksimal mengungkap¬kan realitas serta dinamika yang sebenarnya. Para orientalis cenderung untuk mengabaikan perubahan-perubahan yang terjadi, kalau tidak malah mengu¬tukinya. Sedang para ahli modern di bidang ekonomi, sosial dan politik cuma memperhatikan perubahan-perubahan, tanpa mempedulikan akar-akar budaya yang ada, dan malah mengecamnya sebagai penghambat kemajuan.

Berhubung dengan kenyataan-kenyataan di atas itulah, di dalam buku ini saya mempergunakan suatu pendekatan yang lain. Yaitu: pendekatan analisa budaya.

Berbeda dengan pendekatan yang pertama, pendekatan analisa budaya berusaha untuk memahami sesuatu obyek, tidak dengan melalui kacamata yang asing. Ia tidak mengamati dari luar, tapi dari dalam. Tidak secara "gebyah uyah" memahami secara umum saja, tapi menghormati kekhususan dan keunikan masing-masing.

Namun demfician, berbeda dengan pendekatan yang kedua, pendekatan analisa budaya berusaha menjelaskan kekhususan dan keunikan masing¬masing itu, di dalam kerangka kesamaan yang lebih luas dan kategori-kategori yang bersifat umum.

Dengan tepatnya, Geertz mengatakan, bahwa:

memahami kebudayaan suatu masyarakat berarti: mengungkapkan ke¬normalannya tanpa mengurangi keistimewaannya ..

Apakah "analisa budaya" itu? Analisa.budaya merupakan suatu upaya untuk masuk ke dalam dunia konseptual kelompok manusia tertentu. Ia berusaha untuk memahami nilai-nilai, konsep-konsep dan gagasan-gagasan melalui mans dan dengan apa sekelompok manusia itu hidup, serta me¬mahami baik pengalaman-pengalamannya sendiri maupun dunia di mana mereka hidup.

Jelaslah, betapa pendekatan ini sesuai dengan pandangan Max Weber. Menurut Weber, cara yank terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah-laku anggota-anggotanya. Dan cara yang terbaik untuk memahami bagaimana, atau lebih tepat: mengapa mereka ber¬tingkah-laku, adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu "sistim makna" mereka.

"Sistim makna"? Ya, oleh karena menurut Weber, hidup manusia dan seluruh tindak-tanduknya sesungguhnyalah ditandai oleh suatu upaya pen¬acarian makna yang terus-menerus. Tindak-tanduk serta tingkah-laku manusia senantiasa berorientasi kepada "makna", baik disadari maupun tidak. ”Aksi” atau "tindakan" didefinisikan oleh Weber sendiri, sebagai: "semua tingkah-laku manusia bila dan sepanjang si pelaku (melakukannya berdasar¬kan) makna subyektif yang diletakkannya kepada tindakan tersebut”

Dengan manisnya, Talcott Parsons memberikan defmisi sebagai berikut:

Aksi atau tindakan adalah sebuah proses di dalam sistim situasi si pelaku, yang mempunyai makna motivasional baginya

Sebab kita berbicara mengenai tingkah-laku orang lain, maka tentu saja analisa budaya tidak dapat tidak selalu merupakan penafsiran. Ya, tetapi ia merupakan penafsiran tentang bagaimana si pelaku itu sendiri memberi makna terhadap tindakannya. Ia mencari dan berusaha menjelaskan "logika" dari tingkah-laku sosial masyarakat tertentu, melalui kebudayaan mereka sendiri.

Mengapa kebudayaan? Sebab kebudayaan itulah yang memasok si pelaku dengan motivasi, mendukungnya dengan norma-norma, ideal-ideal, nilai-nilai, dan sebagainya. Pendek kata, kebudayaan itulah yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan manusia, baik individual maupun sosial .

Demikianlah, tugas analisa budaya ialah: menganalisa, mensistimatisir, dan menjabarkan pengamatan serta "penafsiran" dari "dalam" itu sedemikian rupa, sehingga ia mampu mengungkapkan ke"normal"an logika tingkah-laku sosial masyarakat tertentu, dengan tanpa mengurangi ke"istimewaan"nya.

Di dalam buku ini, masyarakat tertentu itu adalah: masyarakat Indo¬nesia.

Tentu saja, Indonesia mempunyai masalah-masalahnya sendiri. Namun demikian, bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat lain, khususnya dengan masyarakat-masyarakat "bukan barat", is juga menghadapi masalah-¬masalah pokok yang sama.

Semua masyarakat "Dunia Ketiga", pada pokoknya mempunyai tiga masalah pokok bersama. Ketiga masalah pokok bersama itu ialah: masalah integrasi nasional di atas pilah-pilah loyalitas yang bersifat sub-nasional, misalnya pemilahan-pemilahan rasial, bahasa, etnis, kasta dan/atau agama; masalah menegakkan dan mempertahankan ketertiban dan kestabilan politik; dan masalah menciptakan atau menemukan ideologi yang tepat guna yang mampu mempersatukan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun suatu masyarakat yang maju dan modern.  Atau ringkas¬nya, ketiga masalah itu adalah: masalah nation-building, masalah stabilitas politik, dan masalah pembangunan ekonomi.

Masalah "nation-building” adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lampau, yaitu masalah kemajemukan budaya. Masalah "sta¬bilitas politik" adalah masalah yang berhubungan dengan realitas masa kini, yaitu ancaman disintegrasi. Sedang masalah "pembangunan ekonomi" adalah masalah yang berhubungan dengan harapan masa depan, yaitu masyarakat yang adil, makmur don modern.

Clifford Geertz memerasnya menjadi dua masalah.pokok,

Rakyat negara-negara baru secara bersama-sama telah didorong oleh dua motif yang sekalipun berbeda, bahkan seringkali bertentangan, namun saling tergantung. . . . Yang satu adalah . .  upaya mencari identitas, tuntutan agar identitas tersebut diakui umum sebagai sesuatu yang penting, suatu penegasan sosial mengenai diri sendiri sebagai "sesuatu (yang tak boleh dipandang remeh) di dunia ini".

Sedang yang lain lebih praktis: tuntutan untuk kemajuan, untuk standar hidup yang lebih tinggi, tatanan politik yang lebih efektif, keadilan sosial yang lebih besar, dan di atas semua itu adalah "memainkan peranan yang lebih besar dalam gelanggang politik dunia", "mempunyai pengaruh di antara bangsa-bangsa".

Bagi Indonesia itu berarti: masalah bagaimana mempertahankan iden¬titas tanpa menghambat kemajuan, dan bagaimana mencapai kemajuan tanpa mengorbankan identitas. Masalah "identitas" dan "modernitas".

Tapi identitas bukanlah sesuatu yang sekedar untuk dipertahankan. Sesungguhnyalah, ia masih merupakan sesuatu yang mesti dicari.

Indonesia, memakai istilah Geertz, adalah sebuah "negara baru". Baik konsep "negara" maupun "bangsa", sebenarnya adalah fenomen-fenomen yang baru dan asing. Bahkan, tidak kurang dari Soekarno sendiri, nasionalis besar itu, yang mengakuinya. Pada tahun 1945, is berkata,

Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokro¬kusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjadjaran, saja berkata, bahwa keradjaannja bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa ke¬radjaannja di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi jang telah membentuk Keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat.

Yang ada ialah negara-negara. "Berapa jumlah negara-negara yang pernah ada di Indonesia," tubs Geertz, "tidak dapat dicatat, tetapi bahwa mereka mencapai jumlah ratusan sudahlah pasti, malah mungkin ribuan”

Tentu saja Soekarno, dan banyak ahli serta pemimpin Indonesia lainnya, yakin bahwa di bawah Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Namun demikian, hal ini masih merupakan perdebatan di kalangan ahli-ahli sejarah.

Taruh kata bahwa itu benar, yang lebih meragukan adalah apakah Indo¬mesia di masa-masa itu memang merupakan suatu kesatuan sebagai bangsa.

Lebih amanlah untuk mengatakan, bahwa seperti adanya sekarang, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang "baru". Suatu "negara" baru yang terdiri dari banyak "masyarakat-masyarakat" lama. Di sinilah, nation¬-building merupakan masalah fundamental.

Sebagai "bangsa" dan "negara" baru, ia membutuhkan identitas yang baru. Identitas baru yang mesti dilahirkan ini, harus memperhitungkan dua kenyataan tersebut di atas. Bila ia hanya menekankan kesatuan, identitas itu akan mengalami kesulitan untuk membuat rakyat mempunyai komitmen secara emosional. Tapi bila ia terlalu menekankan kemajemukan, ia juga akan mengalami kesulitan mengajak seluruh rakyat berkiprah bersama bagi tujuan bersama.

Masalahnya bertambah rumit, oleh karena pada pokoknya ia juga harus mampu mempersatukan dua unsur yang kontradiktif: unsur-unsur tradisional dan modern. Yaitu, bahwa identitas itu, pada satu pihak, harus mampu untuk memelihara warisan-warisan tradisional, dan pada pihak lain, sekaligus harus mampu mendorong ke arah kemajuan dan modernisasi.

Masalah inilah yang merupakan persoalan pokok yang akan dibahas oleh buku ini.

Apakah "masyarakat modern" itu perlu dijernihkan terlebih dahulu. Sebab hanya apabila apa yang dimaksudkan itu telah jelas, maka kita akan dapat mempertanyakan apakah dan sampai sejauh manakah unsur-unsur tradisional dapat dipertahankan atau dikorbankan. Ringkasnya, sampai sejauh mana unsur-unsur modern itu dapat "dipribumikan" dan sampai se¬jauh mana unsur tradisional dapat "dimodernkan".

Buku ini ingin membahas bagaimana Indonesia mengatasi masalah ganda itu.

Untuk membahas apakah."masyarakat modern" itu, kits harus mulai dengan membicarakan apakah "masyarakat" itu. Kita tidak akan memasuki pembicaraan mengenai ini secara terlalu rinci. Cukup kiranya dikemukakan di sini sebuah definisi kerja yang telah dirumuskan dengan amat tepat oleh Steeman, sebagai berikut,

sebuah masyarakat dapat dipahami sebagai suatu bentuk penataan hidup yang sedikit banyak bersifat mandiri.... Ia adalah pola hubung¬an yang tertib (antara pribadi-pribadi yang hidup bersama-sama), yang mempunyai realitas dan obyektivitas tertentu yang bersifat mandiri vis a vis anggota-anggota dari kelompok yang bersangkutan.

Kemandirian yang dimiliki masyarakat terhadap anggota-anggotanya, dijelaskan oleh Peter Berger demikian,

Tidaklah cukup . . . untuk mengatakan, bahwa masyarakat itu berakar pada kegiatan manusia. Orang juga harus mengatakan, bahwa masyarakat adalah kegiatan manusia yang telah mengalami "obyektivasi", artinya: masyarakat adalah hasil kegiatan manusia yang telah mencapai status sebagai suatu realitas obyektif. . . . Masyarakat memperhadapkan ma¬nusia dengan kenyataan yang eksternal dan koersif (= bersifat me¬maksa). . . . Masyarakat dialami sebagai sesuatu yang diterima di "luar sana", di luar kesadaran subyektif manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran subyektif manusia itu.

Tentu saja, adanya masyarakat itu adalah untuk melayani kebutuhan-¬kebutuhan anggota-anggotanya. Dan bahwa eksistensinya sedikit banyak tergantung dari anggota-anggotanya. Dari sudut ini, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat adalah "suatu kolektivitas yang relatif bersifat swasem¬bada, melalui mana anggota-anggotanya dapat memenuhi kebutuhan-ke¬butuhan individual dan kolektif mereka serta seluruhnya hidup di dalam¬nya” .

Masyarakat tidak dapat ada tanpa orang-prang yang membentuknya. Tapi sebaliknya juga benar. Orang-orang itu jugs tidak dapat hidup tanpa masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial. Untuk menjadi dirinya sendiri, ia mem¬butuhkan orang-orang lain. Dimensi sosial ini tidak sekedar merupakan lampiran tambahan kepada hakekat manusia, sekedar untuk tujuan-tujuan praktis. Ia merupakan sesuatu yang inheren pads hakekat manusia itu sendiri. "lndividu-individu itu mempunyai kepentingan terhadap masyarakat dan keberesannya, dan oleh karena itu, secara pribadi terdorong untuk meng¬ambil bagian dalam proses sosial.''

Kehidupan bersama yang diberikan oleh masyarakat, dan tujuan bers¬ama yang dirumuskannya, sesungguhnyalah melampaui kepentingan-ke¬pentingan pnbadi anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, bahkan

menaklukkannya di bawah kepentingan yang lain dan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Masyarakat tidak hanya membuka kemungkinan bagi anggota-anggotanya untuk menikmati sumber-sumber orang-orang lain, tetapi juga membatasi kebebasannya.

Pertanyaan yang dapat kita kemukakan adalah, apakah yang dapat membuat orang-orang itu secara sukarela dibatasi kebebasannya? Jawaban¬ saya dapat diungkapkan baik secara negatif maupun positif.

Secara negatif artinya, kerelaan itu didorong oleh karena mereka mem¬batuhkan masyarakat itu berjalan dengan baik, dan masyarakat tak dapat berjalan dengan baik tanpa "pengorbanan" itu.

Secara positif artinya, oleh karena "pengorbanan" itu tidak saja dianggap "perlu", tetapi juga "benar" dan "baik".

Apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerima¬an umum oleh semua anggota masyarakat terhadap sebuah pola tingkah¬ laku yang normatif ... pola tingkah-laku yang normatif inilah yang harus kita pandang sebagai unsur paling teras dari fenomena masyarakat sebagai sebuah struktur yang terintegrasi.

Yang membuat mereka bersedia untuk hidup di bawah pola tingkah¬-laku yang normatif itu, sekalipun dengan mengorbankan kebebasannya, adalah oleh karena pola itu mereka yakini sebagai benar, baik dan perlu.

Jadi pendeknya, sebuah masyarakat dapat berfungsi hanya apabila anggota-anggotanya' bersedia untuk mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah-laku yang normatif. Kehidupan bersama hanya mungkin, apabila anggota-anggota masyarakat bersedia mematuhi dan mengikuti "aturan per¬mainan" yang telah ditentukan.

Namun integrasi sosial membutuhkan lebih dari sekedar suatu "aturan permainan". Sebuah masyarakat dapat berfungsi dengan baik, hanya apabila ada semacam pandangan hidup bersama.

Hal ini telah kits bahas dengan ringkas di depan. Yaitu, bahwa setiap tindakan itu, sadar maupun tidak, selalu didasari pada kesadaran tentang "makna", yaitu "apa yang dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan yang sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, untuk me¬nuntut kesetiaan dan ketaatan kita" .  Ini tidak hanya berlaku bagi tingkah¬laku pribadi tetapi juga bagi tingkah-laku sosial.

Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan integrasi-norma (yang mengatur tingkah-laku) tetapi juga integrasi-nilai, yaitu: konsepsi bersama tentang "pemahaman mengenai hidup, bagaimana hidup harus dijalani, serta komitmen dasar yang menuntun di dalam organisasi kehidupan bersama.”

Ini membawa kita kepada pembicaraan tentang pentingnya kesepakatan nilai (= value consensus) sebagai prasyarat utama bagi integrasi sosial. Ke¬sepakatan nilai yang dimaksudkan di sini adalah, kesepakatan mengenai asumsi-asumsi yang paling pokok, mengenai unsur-unsur yang paling men¬dasar, yaitu mengenai nilai-nilai:

Suatu kesepakatan substansial di dalam masyarakat mengenai apa yang seharusnya menuntun kehidupan manusia dan sedikit banyak suatu penerimaan yang bersifat umum terhadap nilai-nilai yang terlembagakan di dalam struktur masyarakat.

Supaya menjadi lebih jelas, kita akan meninjau masalahnya dari titik tolak yang berlawanan, yaitu dari perspektif disintegrasi yang selalu poten¬sial di dalam masyarakat. Di sini, masalah kita dapat dirumuskan sebagai berikut: agar supaya masyarakat dapat berfungsi dengan baik, ia harus mampu mengatasi disintegrasi potensial yang ada di dalam dirinya sendiri.

Sesuai dengan skema dasar dari "teori aksi" (yang tidak dapat dibahas dengan rinci di dalam buku ini), dikatakan bahwa setiap sistim aksi (tindak¬an) selalu mempunyai empat dimensi, yaitu: kultural, sosial, psikologis, dan biologis . Analog dengan ini, kita dapat mengatakan bahwa ada empat potensi bagi disintegrasi sosial, yang tak mungkin kits bahas keempat-empat¬nya dalam kesempatan ini.

Yang pertama, adalah pada dimensi kultural. Di sini, disintegrasi sosial berarti tidak ada atau kurangnya kesepakatan mengenai asumsi-asumsi dasar di dalam masyarakat. Kita juga dapat menamakan fenomena ini sebagai disin¬tegrasi nilai Nampaknya, banyak perbedaan-perbedaan primordial yang terdapat pada negara-negara baru mencerminkan dimensi ini . Kurangnya kesepakatan dasar juga telah mengakibatkan kurangnya kemungkinan untuk membangun suatu entitas politik yang satu.

Yang kedua, adalah disintegrasi norma, yaitu: bila terdapat ketidaksepakatan mengenai "aturan permainan" di dalam masyarakat, atau apabila kelompok-kelompok di dalam masyarakat berpegang kepada norma/aturan yang berbeda-beda.

'

Yang ketiga, adalah disintegrasi struktur, yang terjadi apabila terjadi konflik mengenai siapa yang mempunyai kendali terhadap lembaga-lembaga pemgambilan keputusan di dalam masyarakat.

Yang keempat, adalah masalah yang timbul akibat tidak adanya kesepakatan mengenai bagaimana sumber-sumber bersama di dalam masyarakat itu di-alokasi-kan.

Jelaslah, bahwa konflik yang meliputi semua dari keempat dimensi akan berakibat jauh lebih parah dari pads konflik yang "sebagian". Kita dapat mengatakan, bahwa konflik pada tingkat kultural akan mem¬punyai dampak pada tingkat-tingkat lainnya. Konflik yang bersifat primor¬dial,

misalnya, akan meluas ke semua komponen dan tingkat, dan dapat ber¬kembang ke arah antagonisme menyeluruh di dalam masyarakat . Di dalam keadaan seperti ini, kesepakatan nilai adalah mustahil. Dan oleh karenanya integrasi sosial juga amat sulit.

Pada pokoknya, setiap upaya untuk mengendalikan masyarakat dengan memperbaiki ekonomi dan efisiensi organisasi, tanpa memperhatikan simbol dan nilai-nilai yang lebih dalam yang mengikat anggota-anggota masyarakat, akan bersifat tidak kokoh/stabil. Sebab tidak mungkinlah bagi pemerintah manapun untuk secara permanen memuaskan kebutuh¬an semua anggota masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintahan mem¬butuhkan komitmen dari anggota-anggota masyarakat yang melampaui hal-hal yang kongkret tersebut, sebagai suatu reservoir yang dapat di¬manfaatkan apabila mereka menghadapi keadaan yang gawat. Kurang¬nya komitmen yang didasari oleh nilai-nilai bersama yang bersifat sentral, pemerintah akan selalu diperhadapkan kepada krisis yang terus-me¬nerus.

Pada negara-negara barn, termasuk Indonesia, kesepakatan nilai me¬rupakan masalah yang paling serius, mengingat bahwa negara-negara ini terbentuk dari kemajemukan masyarakat-masyarakat yang jauh lebih tua usianya.

Kesepakatan nilai menjadi masalah yang rumit, bukan saja oleh karena warisan-warisan tradisional, melainkan juga oleh karena kerinduan untuk menjadi modern. Masyarakat modern yang didambakan oleh negara-negara baru telah memperhadapkan mereka dengan masalah integrasi yang jauh lebih sulit lagi.

Mengapa? Sebab, masyarakat modern, seperti yang dimengerti oleh Talcott Parsons, mempunyai ciri pokok, yaitu meningkatnya kemampuan adaptif terhadap lingkungannya . Peningkatan kemampuan adaptif inilah yang memang menjadi daya tank utama dari modernitas.

Tetapi yang tak pernah boleh kita lupakan adalah, bahwa peningkatan kemampuan adaptif selalu menuntut peningkatan diferensiasi pada tingkat struktural. Tapi tidak ada masyarakat yang dapat bertahan hanya dengan diferensiasi. Masyarakat memerlukan integrasi.

Kompleksitas yang semakin berkembang dari suatu sistim yang meng¬alami diferensiasi dan peningkatan, dengan sendirinya melahirkan per¬soalan integrasi. Secara umum, masalah ini hanya dapat diatasi dengan memasukkan (inclusion) unit-unit, struktur-struktur, dan mekanisme¬-mekanisme yang baru ke dalam kerangka normatif dari persekutuan masyarakat yang bersangkutan. . . . Akhirnya, proses yang berjalan itu harus dilengkapi dengan generalisasi nilai, bila unit yang bermacam-macam di dalam masyarakat mau memperoleh pengabsahan (legitimasi) dan bentuk orientasi yang memadai bagi pola aksi mereka yang baru....(Apabila) jaringan situasi yang terstrukturkan secara sosial itu menjadi lebih rumit, maka pola nilai itu sendiri harus diletakkan pada sebuah tingkat generalisasi yang lebih tinggi untuk menjamin stabilitas sosial.

Sebuah masyarakat modem tidaklah sekedar merupakan seperangkat lembaga-lembaga modern. Ia adalah bentuk integrasi yang baru bagi seluruh masyarakat. Ia merupakan bentuk keterhubungan yang baru antara pusat dan pinggiran masyarakat. Ia menuntut pencakupan lapisan massa ke dalam masyarakat, dalam arti bahwa baik kelompok elit maupun massa merasa diri anggota penuh masyarakat, dengan sedikit banyak harga diri yang sama. Ia mensyaratkan partisipasi yang lebih besar dari massa di dalam nilai-nilai dari masyarakat, peranan yang lebih aktif di dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat, dan penghargaan yang lebih tinggi dari kacamata ke¬lompok elit.

Integrasi sosial semacam yang digambarkan di atas itulah, yang jarang dimiliki oleh negara-negara baru.

Berbicara mengenai Indonesia, terdapatlah suatu asumsi yang umum, bahwa baik upaya untuk mencari identitas baru maupun untuk mencapai suatu kesepakatan nilai, telah tercapai melalui Pancasila.

Buku ini dengan segala kerendahan hati ingin menganalisa dan menilai asumsi popular tersebut.

Untuk itu, pembahasan akan dilakukan dalam empat tahap. Pada bagian pertama, akan disajikan semacam pengantar umum mengenai masalah serta kemungkinan integrasi maupun disintegrasi di dalam masyarakat Indonesia. Masalah integrasi dan disintegrasi ini akan disorot di dalam terang kesatuan dan kepelbagaian Indonesia.

Pembahasan dalam bagian pertama ini akan menjadi semacam kerangka bagian kedua, di mana akan dianalisa kemungkinan untuk mencapai integrasi sosial pads tingkat nilai-nilai. Di sini, persoalan utamanya ialah: apakah memang benar atau tidak benar, bahwa di balik kepelbagaian yang luar biasa pads tingkat sosio-kultural, kita juga dapat melihat adanya orien¬tasi kultural dan orientasi nilai bersama di antara mayoritas orang Indonesia, yang dapat dijadikan dasar bagi kesepakatan nilai.

Baik bagian pertama maupun bagian kedua akan menjadi konteks bagi pemahaman tentang Pancasila. Ini merupakan bagian yang ketiga. Pads bagian ini, kita akan membahas pemahaman Pancasila di dalam konteks kesatuan dan kepelbagaian Indonesia yang dibahas dalam bagian pertama.  Kita juga akan berusaha memahami Pancasila di dalam terang orientasi nilai dan budaya Indonesia yang telah dibahas dalam bagian yang kedua.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kita tidak akan membahas Pancasila sebagai sebuah gagasan yang terlepas dari konteks tertentu yang telah me¬lahirkannya dan dari masalah tertentu yang dihadapinya. Kita juga tidak akan membicarakan Pancasila seperti yang ada dalam pidato-pidato para pemimpin atau karya karya tulis para sarjana. Artinya, kita tidak akan mem¬bicarakan Pancasila sebagai "ideal".

Yang akan kita kerjakan adalah, kita akan berusaha memahami dan menjelaskan Pancasila "seperti apa adanya", yaitu sebagaimana ia telah benar-benar berfungsi di dalam masyarakat Indonesia.

Akhirnya, pemahaman Pancasila seperti tersebut di atas, yaitu Panca¬sila "seperti apa adanya", akan kita nilai pada bagian yang keempat. Kita, misalnya, akan mempertanyakan apakah Pancasila telah menjawab kebutuh¬an Indonesia akan sebuah identitas yang pada satu pihak berakar pada ke¬budayaan Indonesia, dan pada pihak lain menyajikan dasar yang kokoh bagi pembangunan suatu masyarakat modern. Kita juga akan mempersoalkan, apakah Pancasila merupakan dan mencerminkan perwujudan kesepakatan nilai masyarakat Indonesia. Dan akhirnya, kita mempermasalahkan apakah Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai yang relevan secara kontekstual, tetapi juga sahih secara universal. Bagian keempat inilah yang akan mem¬beri ciri kepada buku ini, bukan saja sebagai sesuatu karya yang bersifat deskriptif tetapi jugs suatu penelaahan etis.

Salah satu cara untuk memahami negara-negara "bukan-barat", adalah dengan membandingkannya dengan - apa lagi, kalau bukan -'negara-negara "barat". "Barat" dijadikan tolok ukur.

Cara ini paling sedikit mempunyai dua macam pendekatan. Yang satu, adalah pendekatan yang "statis". Yang lain, adalah pendekatan yang lebih "dinamis".

Pada pendekatan yang "statis", negara-negara "bukan-barat" dipahami sebagai negara-negara yang "terkebelakang", atau, supaya lebih enak di telinga, sebagai negara-negara yang "sedang berkembang" - tentu saja, di¬ukur dari negara-negara "barat" yang "telah berkembang". Atau, sebagai negara-negara "Dunia Ketiga" ("Kelas Tiga"?) - dibandingkan dengan mereka yang termasuk negara-negara "Dunia Pertama".

Vera M. Dean  menampilkan pendekatan yang lebih "dinamis". Negara-¬negara "bukan-barat" dilihatnya sebagai negara-negara yang sedang dan terus¬ menerus bergerak. Ke mana? Ke arah menjadi semakin sama dengan "barat". Mereka itu, katanya, sedang berada dalam suatu peralihan untuk pada suatu ketika menyamai "barat".

Keempat tipe pendekatan yang dikemukakan oleh Clifford Geertz , pada hakekatnya juga mencerminkan sikap yang sama.

Kedua pendekatan itu, memang ada benarnya. Besar pula manfaatnya. Ia menghindarkan kita dari

"kabalisme" , yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas sesuatu, sehingga cenderung menjadi esoteris. Tidak!, sebab kemanusiaan itu satu, "maka semua masya¬rakat manusia pasti dapat diperbandingkan satu sama lain. Tidak ada satu masyarakat pun di dunia ini, yang begitu mutlak berbeda daripada masya¬rakat lainnya.

Pendekatan tersebut di atas, jugs bermanfaat. Ia dengan tepat dan dengan jelas melukiskan aspirasi serta kerinduan semua negara "bukan-barat": ke¬rinduan mereka untuk menjadi "maju" dan "modern". Tentang kerinduan ini, siapakah yang dapat menyangkalnya?

Namun demikian, pendekatan semacam ini toh masih jauh dari memadai. Ia memang menjelaskan perbedaan mencolok antara "barat" dan "bukan ¬barat". Tapi ia tidak menjelaskan apa-apa tentang hakekat negara-negara "non-barat" yang justru ingin dijelaskannya.

Ia barangkali menolong kita untuk menghindarkan kita dari "kaba¬lisme". Tapi ia menjerumuskan kita kepada "subyektivisme": menilai dan mengukur sesuatu dengan kaca mata yang asing. Seolah-olah yang "bukan¬ barat" itu tidak mempunyai identitasnya sendiri.

Pendekatan itu juga bisa menyesatkan. Ia mengungkapkan kesenjangan yang ada antara "barat" dan "bukan-barat", tapi tidak berbicara apa-apa tentang kenyataan yang tak kalah mencoloknya, yaitu: jurang-jurang yang jauh lebih dalam yang membedakan antara negara-negara "bukan-barat" itu sendiri.

Oleh kesadaran ini, maka memang ada pendekatan yang sama sekali berbeda. Yaitu, pendekatan yang berusaha memahami kekhususan dan ke¬unikan masing-masing negara "bukan-barat". Masing-masing negara dipahami sendiri-sendiri.

Para orientalis, misalnya, mengambil arah ini. Islam, Budhisme, Hindu¬isme, Taoisme berusaha dipahami setuntas-tuntasnya sebagai entitas yang berdiri sendiri.

Di samping itu, juga beberapa sosiolog, ekonom, dan ahli ilmu politik. Mereka dengan cermat berusaha memahami perkembangan sosial, ekonomi dan politik dari masing-masing negara.

Sayangnya, keduanya juga belum mampu secara maksimal mengungkap¬kan realitas serta dinamika yang

sebenarnya. Para orientalis cenderung untuk mengabaikan perubahan-perubahan yang terjadi, kalau tidak malah mengu¬tukinya. Sedang para ahli modern di bidang ekonomi, sosial dan politik cuma memperhatikan perubahan-perubahan, tanpa mempedulikan akar-akar budaya yang ada, dan malah mengecamnya sebagai penghambat kemajuan.

Berhubung dengan kenyataan-kenyataan di atas itulah, di dalam buku ini saya mempergunakan suatu pendekatan yang lain. Yaitu: pendekatan analisa budaya.

Berbeda dengan pendekatan yang pertama, pendekatan analisa budaya berusaha untuk memahami sesuatu obyek, tidak dengan melalui kacamata yang asing. Ia tidak mengamati dari luar, tapi dari dalam. Tidak secara "gebyah uyah" memahami secara umum saja, tapi menghormati kekhususan dan keunikan masing-masing.

Namun demfician, berbeda dengan pendekatan yang kedua, pendekatan analisa budaya berusaha menjelaskan kekhususan dan keunikan masing¬masing itu, di dalam kerangka kesamaan yang lebih luas dan kategori-kategori yang bersifat umum.

Dengan tepatnya, Geertz mengatakan, bahwa:

memahami kebudayaan suatu masyarakat berarti: mengungkapkan ke¬normalannya tanpa mengurangi keistimewaannya ..

Apakah "analisa budaya" itu? Analisa.budaya merupakan suatu upaya untuk masuk ke dalam dunia konseptual kelompok manusia tertentu. Ia berusaha untuk memahami nilai-nilai, konsep-konsep dan gagasan-gagasan melalui mans dan dengan apa sekelompok manusia itu hidup, serta me¬mahami baik pengalaman-pengalamannya sendiri maupun dunia di mana mereka hidup.

Jelaslah, betapa pendekatan ini sesuai dengan pandangan Max Weber. Menurut Weber, cara yank terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah-laku anggota-anggotanya. Dan cara yang terbaik untuk memahami bagaimana, atau lebih tepat: mengapa mereka ber¬tingkah-laku, adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu "sistim makna" mereka.

"Sistim makna"? Ya, oleh karena menurut Weber, hidup manusia dan seluruh tindak-tanduknya sesungguhnyalah ditandai oleh suatu upaya pen¬acarian makna yang terus-menerus. Tindak-tanduk serta tingkah-laku manusia senantiasa berorientasi kepada "makna", baik disadari maupun tidak. ”Aksi” atau "tindakan" didefinisikan oleh Weber sendiri, sebagai: "semua tingkah-laku manusia bila dan sepanjang si pelaku (melakukannya berdasar¬kan) makna subyektif yang diletakkannya kepada tindakan tersebut”

Dengan manisnya, Talcott Parsons memberikan defmisi sebagai berikut:

Aksi atau tindakan adalah sebuah proses di dalam sistim situasi si pelaku, yang mempunyai makna motivasional baginya

Sebab kita berbicara mengenai tingkah-laku orang lain, maka tentu saja analisa budaya tidak dapat tidak selalu merupakan penafsiran. Ya, tetapi ia merupakan penafsiran tentang bagaimana si pelaku itu sendiri memberi makna terhadap tindakannya. Ia mencari dan berusaha menjelaskan "logika" dari tingkah-laku sosial masyarakat tertentu, melalui kebudayaan mereka sendiri.

Mengapa kebudayaan? Sebab kebudayaan itulah yang memasok si pelaku dengan motivasi, mendukungnya dengan norma-norma, ideal-ideal, nilai-nilai, dan sebagainya. Pendek kata, kebudayaan itulah yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan manusia, baik individual maupun sosial .

Demikianlah, tugas analisa budaya ialah: menganalisa, mensistimatisir, dan menjabarkan pengamatan serta "penafsiran" dari "dalam" itu sedemikian rupa, sehingga ia mampu mengungkapkan ke"normal"an logika tingkah-laku sosial masyarakat tertentu, dengan tanpa mengurangi ke"istimewaan"nya.

Di dalam buku ini, masyarakat tertentu itu adalah: masyarakat Indonesia.

Tentu saja, Indonesia mempunyai masalah-masalahnya sendiri. Namun demikian, bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat lain, khususnya dengan masyarakat-masyarakat "bukan barat", is juga menghadapi masalah-¬masalah pokok yang sama.

Semua masyarakat "Dunia Ketiga", pada pokoknya mempunyai tiga masalah pokok bersama. Ketiga masalah pokok bersama itu ialah: masalah integrasi nasional di atas pilah-pilah loyalitas yang bersifat sub-nasional, misalnya pemilahan-pemilahan rasial, bahasa, etnis, kasta dan/atau agama; masalah menegakkan dan mempertahankan ketertiban dan kestabilan politik; dan masalah menciptakan atau menemukan ideologi yang tepat guna yang mampu mempersatukan seluruh rakyat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun suatu masyarakat yang maju dan modern.  Atau ringkas¬nya, ketiga masalah itu adalah: masalah nation-building, masalah stabilitas politik, dan masalah pembangunan ekonomi.

Masalah "nation-building” adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lampau, yaitu masalah kemajemukan budaya. Masalah "sta¬bilitas politik" adalah masalah yang berhubungan dengan realitas masa kini, yaitu ancaman disintegrasi. Sedang masalah "pembangunan ekonomi" adalah masalah yang berhubungan dengan harapan masa depan, yaitu masyarakat yang adil, makmur don modern.

Clifford Geertz memerasnya menjadi dua masalah.pokok,

Rakyat negara-negara baru secara bersama-sama telah didorong oleh dua motif yang sekalipun berbeda, bahkan seringkali bertentangan, namun saling tergantung. . . . Yang satu adalah . .  upaya mencari identitas, tuntutan agar identitas tersebut diakui umum sebagai sesuatu yang penting, suatu penegasan sosial mengenai diri sendiri sebagai "sesuatu (yang tak boleh dipandang remeh) di dunia ini".

Sedang yang lain lebih praktis: tuntutan untuk kemajuan, untuk standar hidup yang lebih tinggi, tatanan politik yang lebih efektif, keadilan sosial yang lebih besar, dan di atas semua itu adalah "memainkan peranan yang lebih besar dalam gelanggang politik dunia", "mempunyai pengaruh di antara bangsa-bangsa".

Bagi Indonesia itu berarti: masalah bagaimana mempertahankan iden¬titas tanpa menghambat kemajuan, dan bagaimana mencapai kemajuan tanpa mengorbankan identitas. Masalah "identitas" dan "modernitas".

Tapi identitas bukanlah sesuatu yang sekedar untuk dipertahankan. Sesungguhnyalah, ia masih merupakan sesuatu yang mesti dicari.

Indonesia, memakai istilah Geertz, adalah sebuah "negara baru". Baik konsep "negara" maupun "bangsa", sebenarnya adalah fenomen-fenomen yang baru dan asing. Bahkan, tidak kurang dari Soekarno sendiri, nasionalis besar itu, yang mengakuinya. Pada tahun 1945, is berkata,

Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokro¬kusumo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjadjaran, saja berkata, bahwa keradjaannja bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa ke¬radjaannja di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi jang telah membentuk Keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis jang merdeka itu bukan nationale staat.

Yang ada ialah negara-negara. "Berapa jumlah negara-negara yang pernah ada di Indonesia," tubs Geertz, "tidak dapat dicatat, tetapi bahwa mereka mencapai jumlah ratusan sudahlah pasti, malah mungkin ribuan”

Tentu saja Soekarno, dan banyak ahli serta pemimpin Indonesia lainnya, yakin bahwa di bawah Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Namun demikian, hal ini masih merupakan perdebatan di kalangan ahli-ahli sejarah.

Taruh kata bahwa itu benar, yang lebih meragukan adalah apakah Indo¬mesia di masa-masa itu memang merupakan suatu kesatuan sebagai bangsa.

Lebih amanlah untuk mengatakan, bahwa seperti adanya sekarang, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang "baru". Suatu "negara" baru yang terdiri dari banyak "masyarakat-masyarakat" lama. Di sinilah, nation-building merupakan masalah fundamental.

Sebagai "bangsa" dan "negara" baru, ia membutuhkan identitas yang baru. Identitas baru yang mesti dilahirkan ini, harus memperhitungkan dua kenyataan tersebut di atas. Bila ia hanya menekankan kesatuan, identitas itu akan mengalami kesulitan untuk membuat rakyat mempunyai komitmen secara emosional. Tapi bila ia terlalu menekankan kemajemukan, ia juga akan mengalami kesulitan mengajak seluruh rakyat berkiprah bersama bagi tujuan bersama.

Masalahnya bertambah rumit, oleh karena pada pokoknya ia juga harus mampu mempersatukan dua unsur yang kontradiktif: unsur-unsur tradisional dan modern. Yaitu, bahwa identitas itu, pada satu pihak, harus mampu untuk memelihara warisan-warisan tradisional, dan pada pihak lain, sekaligus harus mampu mendorong ke arah kemajuan dan modernisasi.

Masalah inilah yang merupakan persoalan pokok yang akan dibahas oleh buku ini.

Apakah "masyarakat modern" itu perlu dijernihkan terlebih dahulu. Sebab hanya apabila apa yang dimaksudkan itu telah jelas, maka kita akan dapat mempertanyakan apakah dan sampai sejauh manakah unsur-unsur tradisional dapat dipertahankan atau dikorbankan. Ringkasnya, sampai sejauh mana unsur-unsur modern itu dapat "dipribumikan" dan sampai se¬jauh mana unsur tradisional dapat "dimodernkan".

Buku ini ingin membahas bagaimana Indonesia mengatasi masalah ganda itu.

Untuk membahas apakah."masyarakat modern" itu, kits harus mulai dengan membicarakan apakah "masyarakat" itu. Kita tidak akan memasuki pembicaraan mengenai ini secara terlalu rinci. Cukup kiranya dikemukakan di sini sebuah definisi kerja yang telah dirumuskan dengan amat tepat oleh Steeman, sebagai berikut,

sebuah masyarakat dapat dipahami sebagai suatu bentuk penataan hidup yang sedikit banyak bersifat mandiri.... Ia adalah pola hubung¬an yang tertib (antara pribadi-pribadi yang hidup bersama-sama), yang mempunyai realitas dan obyektivitas tertentu yang bersifat mandiri vis a vis anggota-anggota dari kelompok yang bersangkutan.

Kemandirian yang dimiliki masyarakat terhadap anggota-anggotanya, dijelaskan oleh Peter Berger demikian,

Tidaklah cukup . . . untuk mengatakan, bahwa masyarakat itu berakar pada kegiatan manusia. Orang juga harus mengatakan, bahwa masyarakat adalah kegiatan manusia yang telah mengalami "obyektivasi", artinya: masyarakat adalah hasil kegiatan manusia yang telah mencapai status sebagai suatu realitas obyektif. . . . Masyarakat memperhadapkan ma¬nusia dengan kenyataan yang eksternal dan koersif (= bersifat me¬maksa). . . . Masyarakat dialami sebagai sesuatu yang diterima di "luar sana", di luar kesadaran subyektif manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh kesadaran subyektif manusia itu.

Tentu saja, adanya masyarakat itu adalah untuk melayani kebutuhan-¬kebutuhan anggota-anggotanya. Dan bahwa eksistensinya sedikit banyak tergantung dari anggota-anggotanya. Dari sudut ini, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat adalah "suatu kolektivitas yang relatif bersifat swasem¬bada, melalui mana anggota-anggotanya dapat memenuhi kebutuhan-ke¬butuhan individual dan kolektif mereka serta seluruhnya hidup di dalam¬nya” .

Masyarakat tidak dapat ada tanpa orang-prang yang membentuknya. Tapi sebaliknya juga benar. Orang-orang itu jugs tidak dapat hidup tanpa masyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial. Untuk menjadi dirinya sendiri, ia mem¬butuhkan orang-orang lain. Dimensi sosial ini tidak sekedar merupakan lampiran tambahan kepada hakekat manusia, sekedar untuk tujuan-tujuan praktis. Ia merupakan sesuatu yang inheren pads hakekat manusia itu sendiri. "lndividu-individu itu mempunyai kepentingan terhadap masyarakat dan keberesannya, dan oleh karena itu, secara pribadi terdorong untuk meng¬ambil bagian dalam proses sosial.''

Kehidupan bersama yang diberikan oleh masyarakat, dan tujuan bers¬ama yang dirumuskannya, sesungguhnyalah melampaui kepentingan-ke¬pentingan pnbadi anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, bahkan menaklukkannya di bawah kepentingan yang lain dan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Masyarakat tidak hanya membuka kemungkinan bagi anggota-anggotanya untuk menikmati sumber-sumber orang-orang lain, tetapi juga membatasi kebebasannya.

Pertanyaan yang dapat kita kemukakan adalah, apakah yang dapat membuat orang-orang itu secara sukarela dibatasi kebebasannya? Jawaban¬ saya dapat diungkapkan baik secara negatif maupun positif.

Secara negatif artinya, kerelaan itu didorong oleh karena mereka mem¬batuhkan masyarakat itu berjalan dengan baik, dan masyarakat tak dapat berjalan dengan baik tanpa "pengorbanan" itu.

Secara positif artinya, oleh karena "pengorbanan" itu tidak saja dianggap "perlu", tetapi juga "benar" dan "baik".

Apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerima¬an umum oleh semua anggota masyarakat terhadap sebuah pola tingkah¬ laku yang normatif ... pola tingkah-laku yang normatif inilah yang harus kita pandang sebagai unsur paling teras dari fenomena masyarakat sebagai sebuah struktur yang terintegrasi.

Yang membuat mereka bersedia untuk hidup di bawah pola tingkah¬-laku yang normatif itu, sekalipun dengan mengorbankan kebebasannya, adalah oleh karena pola itu mereka yakini sebagai benar, baik dan perlu.

Jadi pendeknya, sebuah masyarakat dapat berfungsi hanya apabila anggota-anggotanya' bersedia untuk mengintegrasikan diri di bawah sebuah pola tingkah-laku yang normatif. Kehidupan bersama hanya mungkin, apabila anggota-anggota masyarakat bersedia mematuhi dan mengikuti "aturan per¬mainan" yang telah ditentukan.

Namun integrasi sosial membutuhkan lebih dari sekedar suatu "aturan permainan". Sebuah masyarakat dapat berfungsi dengan baik, hanya apabila ada semacam pandangan hidup bersama.

Hal ini telah kits bahas dengan ringkas di depan. Yaitu, bahwa setiap tindakan itu, sadar maupun tidak, selalu didasari pada kesadaran tentang "makna", yaitu "apa yang dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan yang sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, untuk me¬nuntut kesetiaan dan ketaatan kita" . Ini tidak hanya berlaku bagi tingkah¬laku pribadi tetapi juga bagi tingkah-laku sosial.

Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan integrasi-norma (yang mengatur tingkah-laku) tetapi juga integrasi-nilai, yaitu: konsepsi bersama tentang "pemahaman mengenai hidup, bagaimana hidup harus dijalani, serta komitmen dasar yang menuntun di dalam organisasi kehidupan bersama.”

Ini membawa kita kepada pembicaraan tentang pentingnya kesepakatan nilai (= value consensus) sebagai prasyarat utama bagi integrasi sosial. Ke¬sepakatan nilai yang dimaksudkan di sini adalah, kesepakatan mengenai asumsi-asumsi yang paling pokok, mengenai unsur-unsur yang paling men¬dasar, yaitu mengenai nilai-nilai:

Suatu kesepakatan substansial di dalam masyarakat mengenai apa yang seharusnya menuntun kehidupan manusia dan sedikit banyak suatu penerimaan yang bersifat umum terhadap nilai-nilai yang terlembagakan di dalam struktur masyarakat.

Supaya menjadi lebih jelas, kita akan meninjau masalahnya dari titik tolak yang berlawanan, yaitu dari perspektif disintegrasi yang selalu poten¬sial di dalam masyarakat. Di sini, masalah kita dapat dirumuskan sebagai berikut: agar supaya masyarakat dapat berfungsi dengan baik, ia harus mampu mengatasi disintegrasi potensial yang ada di dalam dirinya sendiri.

Sesuai dengan skema dasar dari "teori aksi" (yang tidak dapat dibahas dengan rinci di dalam buku ini), dikatakan bahwa setiap sistim aksi (tindak¬an) selalu mempunyai empat dimensi, yaitu: kultural, sosial, psikologis, dan biologis . Analog dengan ini, kita dapat mengatakan bahwa ada empat potensi bagi disintegrasi sosial, yang tak mungkin kits bahas keempat-empat¬nya dalam kesempatan ini.

Yang pertama, adalah pada dimensi kultural. Di sini, disintegrasi sosial berarti tidak ada atau kurangnya kesepakatan mengenai asumsi-asumsi dasar di dalam masyarakat. Kita juga dapat menamakan fenomena ini sebagai disin¬tegrasi nilai Nampaknya, banyak perbedaan-perbedaan primordial yang terdapat pada negara-negara baru mencerminkan dimensi ini . Kurangnya kesepakatan dasar juga telah mengakibatkan kurangnya kemungkinan untuk membangun suatu entitas politik yang satu.

Yang kedua, adalah disintegrasi norma, yaitu: bila terdapat ketidaksepakatan mengenai "aturan permainan" di dalam masyarakat, atau apabila kelompok-kelompok di dalam masyarakat berpegang kepada norma/aturan yang berbeda-beda.

Yang ketiga, adalah disintegrasi struktur, yang terjadi apabila terjadi konflik mengenai siapa yang mempunyai kendali terhadap lembaga-lembaga pemgambilan keputusan di dalam masyarakat.

Yang keempat, adalah masalah yang timbul akibat tidak adanya kesepakatan mengenai bagaimana sumber-sumber bersama di dalam masyarakat itu di-alokasi-kan.

Jelaslah, bahwa konflik yang meliputi semua dari keempat dimensi akan berakibat jauh lebih parah dari pads konflik yang "sebagian". Kita dapat mengatakan, bahwa konflik pada tingkat kultural akan mem¬punyai dampak pada tingkat-tingkat lainnya. Konflik yang bersifat primordial, misalnya, akan meluas ke semua komponen dan tingkat, dan dapat ber¬kembang ke arah antagonisme menyeluruh di dalam masyarakat . Di dalam keadaan seperti ini, kesepakatan nilai adalah mustahil. Dan oleh karenanya integrasi sosial juga amat sulit.

Pada pokoknya, setiap upaya untuk mengendalikan masyarakat dengan memperbaiki ekonomi dan efisiensi organisasi, tanpa memperhatikan simbol dan nilai-nilai yang lebih dalam yang mengikat anggota-anggota masyarakat, akan bersifat tidak kokoh/stabil. Sebab tidak mungkinlah bagi pemerintah manapun untuk secara permanen memuaskan kebutuh¬an semua anggota masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintahan mem¬butuhkan komitmen dari anggota-anggota masyarakat yang melampaui hal-hal yang kongkret tersebut, sebagai suatu reservoir yang dapat di¬manfaatkan apabila mereka menghadapi keadaan yang gawat. Kurang¬nya komitmen yang didasari oleh nilai-nilai bersama yang bersifat sentral, pemerintah akan selalu diperhadapkan kepada krisis yang terus-me¬nerus.

Pada negara-negara baru, termasuk Indonesia, kesepakatan nilai me¬rupakan masalah yang paling serius, mengingat bahwa negara-negara ini terbentuk dari kemajemukan masyarakat-masyarakat yang jauh lebih tua usianya.

Kesepakatan nilai menjadi masalah yang rumit, bukan saja oleh karena warisan-warisan tradisional, melainkan juga oleh karena kerinduan untuk menjadi modern. Masyarakat modern yang didambakan oleh negara-negara baru telah memperhadapkan mereka dengan masalah integrasi yang jauh lebih sulit lagi.

Mengapa? Sebab, masyarakat modern, seperti yang dimengerti oleh Talcott Parsons, mempunyai ciri pokok, yaitu meningkatnya kemampuan adaptif terhadap lingkungannya . Peningkatan kemampuan adaptif inilah yang memang menjadi daya tank utama dari modernitas.

Tetapi yang tak pernah boleh kita lupakan adalah, bahwa peningkatan kemampuan adaptif selalu menuntut

peningkatan diferensiasi pada tingkat struktural. Tapi tidak ada masyarakat yang dapat bertahan hanya dengan diferensiasi. Masyarakat memerlukan integrasi.

Kompleksitas yang semakin berkembang dari suatu sistim yang meng¬alami diferensiasi dan peningkatan,

dengan sendirinya melahirkan per¬soalan integrasi. Secara umum, masalah ini hanya dapat diatasi dengan memasukkan (inclusion) unit-unit, struktur-struktur, dan mekanisme¬-mekanisme yang baru ke dalam kerangka normatif dari persekutuan masyarakat yang bersangkutan. . . . Akhirnya, proses yang berjalan itu harus dilengkapi dengan generalisasi nilai, bila unit yang bermacam-macam di dalam masyarakat mau memperoleh pengabsahan (legitimasi) dan bentuk orientasi yang memadai bagi pola aksi mereka yang baru....(Apabila) jaringan situasi yang terstrukturkan secara sosial itu menjadi lebih rumit, maka pola nilai itu sendiri harus diletakkan pada sebuah tingkat generalisasi yang lebih tinggi untuk menjamin stabilitas sosial.

Sebuah masyarakat modem tidaklah sekedar merupakan seperangkat lembaga-lembaga modern. Ia adalah bentuk integrasi yang baru bagi seluruh masyarakat. Ia merupakan bentuk keterhubungan yang baru antara pusat dan pinggiran masyarakat. Ia menuntut pencakupan lapisan massa ke dalam masyarakat, dalam arti bahwa baik kelompok elit maupun massa merasa diri anggota penuh masyarakat, dengan sedikit banyak harga diri yang sama. Ia mensyaratkan partisipasi yang lebih besar dari massa di dalam nilai-nilai dari masyarakat, peranan yang lebih aktif di dalam pengambilan keputusan di dalam masyarakat, dan penghargaan yang lebih tinggi dari kacamata ke¬lompok elit.

Integrasi sosial semacam yang digambarkan di atas itulah, yang jarang dimiliki oleh negara-negara baru.

Berbicara mengenai Indonesia, terdapatlah suatu asumsi yang umum, bahwa baik upaya untuk mencari identitas baru maupun untuk mencapai suatu kesepakatan nilai, telah tercapai melalui Pancasila.

Buku ini dengan segala kerendahan hati ingin menganalisa dan menilai asumsi popular tersebut.

Untuk itu, pembahasan akan dilakukan dalam empat tahap. Pada bagian pertama, akan disajikan semacam pengantar umum mengenai masalah serta kemungkinan integrasi maupun disintegrasi di dalam masyarakat Indonesia. Masalah integrasi dan disintegrasi ini akan disorot di dalam terang kesatuan dan kepelbagaian Indonesia.

Pembahasan dalam bagian pertama ini akan menjadi semacam kerangka bagian kedua, di mana akan dianalisa kemungkinan untuk mencapai integrasi sosial pads tingkat nilai-nilai. Di sini, persoalan utamanya ialah: apakah memang benar atau tidak benar, bahwa di balik kepelbagaian yang luar biasa pads tingkat sosio-kultural, kita juga dapat melihat adanya orien¬tasi kultural dan orientasi nilai bersama di antara mayoritas orang Indonesia, yang dapat dijadikan dasar bagi kesepakatan nilai.

Baik bagian pertama maupun bagian kedua akan menjadi konteks bagi pemahaman tentang Pancasila. Ini merupakan bagian yang ketiga. Pads bagian ini, kita akan membahas pemahaman Pancasila di dalam konteks kesatuan dan kepelbagaian Indonesia yang dibahas dalam bagian pertama.  Kita juga akan berusaha memahami Pancasila di dalam terang orientasi nilai dan budaya Indonesia yang telah dibahas dalam bagian yang kedua.

Dengan demikian jelaslah, bahwa kita tidak akan membahas Pancasila sebagai sebuah gagasan yang terlepas dari konteks tertentu yang telah me¬lahirkannya dan dari masalah tertentu yang dihadapinya. Kita juga tidak akan membicarakan Pancasila seperti yang ada dalam pidato-pidato para pemimpin atau karya karya tulis para sarjana. Artinya, kita tidak akan mem¬bicarakan Pancasila sebagai "ideal".

Yang akan kita kerjakan adalah, kita akan berusaha memahami dan menjelaskan Pancasila "seperti apa adanya", yaitu sebagaimana ia telah benar-benar berfungsi di dalam masyarakat Indonesia.

Akhirnya, pemahaman Pancasila seperti tersebut di atas, yaitu Panca¬sila "seperti apa adanya", akan kita nilai pada bagian yang keempat. Kita, misalnya, akan mempertanyakan apakah Pancasila telah menjawab kebutuh¬an Indonesia akan sebuah identitas yang pada satu pihak berakar pada ke¬budayaan Indonesia, dan pada pihak lain menyajikan dasar yang kokoh bagi pembangunan suatu masyarakat modern. Kita juga akan mempersoalkan, apakah Pancasila merupakan dan mencerminkan perwujudan kesepakatan nilai masyarakat Indonesia. Dan akhirnya, kita mempermasalahkan apakah Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai yang relevan secara kontekstual, tetapi juga sahih secara universal. Bagian keempat inilah yang akan mem¬beri ciri kepada buku ini, bukan saja sebagai sesuatu karya yang bersifat deskriptif tetapi juga suatu penelaahan etis.